Soal HGU 190 Tahun Namanya Hak Guna Senantiasa Kepunyaan Negara
Soal HGU 190 Tahun Namanya Hak Guna Senantiasa Kepunyaan Negara
Liputan6. com, Jakarta– Presiden Joko Widodo( Jokowi) formal menandatangani Peraturan Presiden( Perpres) No 75 Tahun 2024 yang mengendalikan langkah- langkah berarti terpaut dengan Percepatan Pembangunan Bunda Kota Nusantara( IKN).
Dalam ketentuan itu tertuang, siklus awal HGU berlangsung sepanjang 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan siklus kedua yang pula berdurasi 95 tahun. Perihal ini bertujuan buat membagikan kepastian hukum yang jelas kepada para pelakon usaha yang berinvestasi di IKN.
” Ini, HGU itu kan dapat diperpanjang terus, seperti Singapore dapat 90 tahun. jika kita kan berapa, 20 tahun 20, 20, 20 ya. Tetapi kan senantiasa kepunyaan negeri, namanya kan hak guna, punyanya Indonesia, memiliki negeri,” kata Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Pekan( 14/ 7/ 2024).
Zulhas menyebut, dengan terdapatnya HGU ini, hingga negeri telah membagikan kejelasan status buat investor. Harapannya, investor terus menjadi banyak yang berinvestasi di IKN.
” Jika kemarin kan belum terdapat kejelasan status nya, jadi gimana orang ngebangun enggak terdapat tanahnya. kemarin itu baru berakhir aturannya, ditandatangani presiden, mudah- mudahan dengan itu yang tadi berminat buat membangun, investasi, di IKN, jadi lebih kilat,” tuturnya.
Zulhas mengklaim, saat sebelum HGU terbit telah banyak pembangunan di IKN semacam bank, hotel, restoran, serta sekolah. Ia meyakini, bila telah terdapat HGU pembangunan bakal terus menjadi banyak.
” Nah ngebangun, tanahnya statusnya enggak jelas, bayangin, itu telah banyak yang bangun, apa lagi jika nanti diberikan HGU yang agak panjang,” pungkasnya.
Jokowi Tandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2024
Presiden Joko Widodo( Jokowi) formal menandatangani Peraturan Presiden( Perpres) No 75 Tahun 2024 yang mengendalikan langkah- langkah berarti terpaut dengan Percepatan Pembangunan Bunda Kota Nusantara( IKN).
Salah satu poin utama dalam peraturan tersebut merupakan menimpa pemberian izin Hak Guna Usaha( HGU) kepada para investor yang ikut serta dalam proyek IKN.
Termaktub dalam pasal 9 ayat( 1) Perpres tersebut, Otorita Bunda Kota Nusantara( OIKN) membagikan jaminan jangka waktu hak atas tanah lewat 2 siklus.
Siklus awal berlangsung sepanjang 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan siklus kedua yang pula berdurasi 95 tahun.
Perihal ini bertujuan buat membagikan kepastian hukum yang jelas kepada para pelakon usaha yang berinvestasi di IKN.
” Hak guna usaha buat jangka waktu sangat lama 95 tahun lewat satu siklus awal serta bisa dicoba pemberian kembali buat satu siklus kedua dengan jangka waktu sangat lama 95 tahun bersumber pada kriteria serta tahapan penilaian,” tulis Pasal 9 Ayat 2, dilansir Jumat 12 Juli 2024.
Atur HGB
Tidak hanya itu, Perpres ini pula mengendalikan menimpa Hak Guna Bangunan( HGB) supaya investor bisa mendapatkan izin buat memakai bangunan sepanjang 80 tahun dalam siklus awal. Tidak hanya itu, HGB tersebut dapat diperpanjang lagi buat siklus kedua dengan waktu yang sama.
Kriteria serta penilaian yang ketat hendak diterapkan buat membenarkan pemberian HGU serta HGB ini dicoba cocok dengan perencanaan tata ruang serta dengan memikirkan pemanfaatan tanah yang maksimal.
OIKN nantinya hendak melaksanakan penilaian tiap 5 tahun sehabis pemberian HGU awal buat membenarkan tanahnya masih diusahakan serta dimanfaatkan dengan baik cocok dengan kondisi, watak, serta tujuan pemberian hak.
Setelah itu, pemegang hak masih penuhi ketentuan sebagaipemegang hak, ketentuan pemberian hak dipadati oleh pemegang hak, pemanfaatan tanahnya masih cocok dengan rencana tata ruang serta tanah tidak terindikasi telantar.
Lebih lanjut, departemen yang berwenang dalam urusan agraria hendak bertanggung jawab atas pemberian HGU bersumber pada permohonan dari OIKN.