Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan DKI Jakarta memberi sinyal dukungan pihaknya kepada politikus Anies Baswedan di Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP DKI Ady Wijaya usai menerima kunjungan Anies di kantornya, Jakarta, Sabtu (24/8) siang.
“Insyaallah,” kata Aming, sapaan akrabnya usai pertemuan kedua belah pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aming menyebut PDIP telah memiliki kesamaan dengan Anies, terutama menyangkut komitmen terhadap konstitusi dan aturan main. “Bahwa kami harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja,” ucapnya.
Sementara politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang hadir pada kesempatan itu menyatakan PDIP akan menyambut dengan tangan terbuka jika Anies ingin menjadi kader. Masinton menuturkan hasil pembicaraan dengan Anies nantinya akan disampaikan ke DPP PDIP.
“Ya tentunya satu diantaranya ya [membahas Pilkada Jakarta] yang nanti DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies,” ucap Masinton di lokasi.
Menurut Masinton, pertemuan itu digelar untuk menyamakan frekuensi dan persepsi, khususnya terkait ideologi dan platform perjuangan partai banteng.
Ketika ditanya apakah Anies bakal bergabung dengan PDIP, Masinton mengatakan pihaknya selalu terbuka.
“Ya kami kan pasti terbuka ya jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan ya, Alhamdulillah,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut kunjungan Anies ke kantor DPD PDIP DKI masih menunggu dinamika politik yang berkembang.
“Kita lihat nanti perkembangannya, teman-teman DPD DKI Jakarta akan melaporkan kepada DPP,” kata Basarah di sela-sela Muktamar PKB, Bali (24/8).
“Apa hasil pembicaraan mereka dengan Mas Anies pada siang hari ini tadi,” sambungnya.
Peluang Anies dan PDIP untuk bersatu di Pilkada DKI kian terbuka setelah DPR dan KPU berjanji akan mengikuti putusan MK soal syarat ambang batas pencalonan kepala daerah.
MK dalam amar putusannya pada Selasa (20/8), mengabulkan gugatan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Dalam putusannya, hakim konstitusi menilai Pasal 40 Ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.
Pasal ini mensyaratkan pasangan calon kepala daerah harus diusung partai politik atau gabungan partai dengan perolehan 25 persen suara atau 20 persen kursi DPRD, ketentuan ini hanya berlaku bagi partai yang memperoleh kursi di DPRD.
Sementara itu, partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Aturan itu tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) yang diubah MK.
(thr/arh)